"Orang
berusaha itu bawa duit untuk negara jadi untuk apa dipersulit. IJin-iJin
yang bisa memakan waktu berbulan, persingkat jadi beberapa hari atau
jam saja," kata Yuddy dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil
Evaluasi Pelayanan Publik, yang digelar di Badung, Bali, Jumat 26
Februari 2016.
Yuddy
meminta pemerintah daerah melakukan inovasi dalam hal perizinan usaha.
Semua peraturan daerah yang tidak sejalan dengan semangat birokrasi
efisien, harus dikaji. "Kalau justru menyulitkan dunia usaha, revisi
saja," tegas Yuddy.
Dia
mencontohkan, ada pengusaha Indonesia yang mengeluh karena untuk
mengurus iJin usaha sampai dia bisa membuka usahanya saja harus memakan
waktu hingga enam bulan. Padahal saat pengusaha yang sama berinvestasi
di Dubai, Qatar, segala perijinan hanya membutuhkan waktu tiga hari.
Menteri
Yuddy menjelaskan sesuai dengan program nawa cita Pemerintahan Joko
Widodo, jajaran birokrasi harus sejalan dengan semangat revolusi mental.
Saat ini, kata Yuddy indeks kemudahan berusaha di Indonesia (ease of doing bussines)
masih di peringkat 109 dari 189 negara. Peringkat Indonesia dalam
indeks jni memang membaik, tapi masih kalah dengan beberapa negara lain
di kawasan ASEAN. "Presiden mau, kita ada di peringkat 40-an dunia. Itulah hasil revolusi mental yang diharapkan," tuturnya.
Yuddy menjelaskan sebagian parameter dari Ease Of Doing Bussines adalah tanggung jawab birokrasi. Karena itu birokrasi harus terus berinovasi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih prima.
Selain
perizinan yang lebih mudah, Yuddy mengatakan pelayanan prima harus
diterapkan di pintu masuk Indonesia seperti Bandara dan pelabuhan. Yuddy
mencatat ada tiga pintu masuk Indonesia yang paling banyak dilalui
turis dan pengunjung dari mancanegara. Tiga tempat itu ialah Bandara
Udara Soekarno-Hatta, Jakarta, Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali
dan Hang Nadim Batam. "Saya minta pelayanan prima di tiga lokasi itu karena 90 persen orang asing, masuk dari situ," ujar Yuddy.
Dia juga
menyatakan pelayanan publik yang prima akan menimbulkan kepercayaan
masyarakat. Jika dipercaya masyarakat pemerintah pasti didukung sehingga
ada stabilitas politik. "Stabilitas adalah modal sosial bagi
pembangunan," demikian Yuddy
0 comments:
Post a Comment