Solusi Dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Untuk Guru Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengutarakan salah satu permasalahan dunia pendidikan  Indonesia adalah minimnya kualitas guru atau pengajar.

"Sekarang orang berbondong-bondong jadi guru karena gajinya lebih tinggi dibanding PNS lain," kata Anies dalam wawancara khusus dengan  Tempo, di ruang kerjanya, Selasa pekan lalu.

Wawancara lengkap Anies dimuat di dalam majalah Tempo edisi pekan ini, 4-10 April. Berikut petikan wawancara Anies soal pengangkatan guru honorer di Tanah Air.

Bagaimana Anda memandang kondisi para pengajar?

Guru harus ditingkatkan kualitasnya, baik yang sudah ada maupun calon guru. Sekarang saya berkonsentrasi untuk calon guru. Standar penerimaannya ditinggikan. Tapi tidak berkonsentrasi hanya pada yang mau masuk. Kami juga sedang menata dan melatih yang ada. Mereka harus mengembangkan diri. Karena ada guru yang berkualitas, dan ada juga yang kinerjanya kurang baik.

Bagaimana dengan yang kinerjanya tidak baik?

Yang natural, biarkan pensiun. Sekarang yang kompetensinya kurang, bisa ditingkatkan. Ada pelatihan yang berdasarkan kebutuhan karena setiap guru tidak sama kebutuhannya. Tapi juga harus obyektif, guru yang bagus belum tentu nilai uji kompetensi gurunya (UKG) tinggi. Tapi jangan buru-buru juga bilang guru yang UKG-nya rendah berarti jelek. 

Apa tujuan uji kompetensi itu?

UKG ini untuk memotret, lalu dikembangkan. Rapor yang kami bagikan bukan nilai, melainkan apa yang harus dikembangkan oleh para guru. Kemarin pertama kali dalam sejarah Republik semua guru ikut ujian kompetensi. Lebih dari 2,6 juta guru. Pesannya adalah guru adalah pembelajar.

Seperti apa hasilnya?

(Menarik napas) Nilai guru kita rata-rata 53. Sedangkan standar guru yang baik itu 70. Nilai hasil uji kompetensi per daerah ini juga bisa dilihat di Neraca Pendidikan. Jadi pemerintah daerah juga bisa bergerak untuk memperbaiki itu. 

Apakah artinya guru-guru yang berdemo minta diangkat itu sebenarnya tidak layak?

Tidak begitu juga. Masih ada guru yang bagus. Sekarang orang berbondong-bondong jadi guru karena gajinya lebih tinggi dibanding PNS lain. Guru honorer itu ada yang direkrut oleh sekolah, yayasan, atau pemerintah daerah. Ada yang karena kebutuhan, ada yang karena keinginan. Sekarang banyak yang diangkat menjelang pemilihan kepala daerah.

Jumlah yang diangkat meningkat?

Angkanya se-Indonesia sangat fantastis. Guru PNS pada 1999 sebanyak 1,4 juta, lalu 2014 jadi 1,7 juta, bertambah 23 persen. Sedangkan guru honorer dari 80 ribu menjadi 820 ribu. Tapi publik melihatnya ada orang yang bekerja tapi tak diangkat-angkat. 

Lalu apa solusinya?

Harus diatur rekrutmen tenaga pengajar. Artinya, kalau memang ada kebutuhan, bisa. Tapi, masalahnya, mereka yang mengangkat jadi guru honorer tidak punya otoritas untuk mengangkat jadi PNS. Di situ awal masalahnya. Dan kewenangan mengangkat (jadi PNS) itu bukan di kami, melainkan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ada cara lain?

Sebenarnya bisa diangkat, asalkan mau ditempatkan di garis depan daerah-daerah perbatasan. Itu akan diprioritaskan. Tapi, masalahnya, mereka minta diangkat di sekolah tertentu, daerah tertentu. Sekarang yang perlu dipertanyakan adalah apa pertanggungjawaban mereka yang mengangkat sebagai honorer.

( sumber : https://m.tempo.co)